TAPAKTUAN | LSA-NEWS.COM – Jajaran Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) di Aceh mendorong penguatan tata kelola kelembagaan Baitul Mal melalui penegasan kewenangan, peningkatan koordinasi, serta sistem distribusi program yang lebih adil, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa. Menurutnya, sebagai perpanjangan tangan Baitul Mal Aceh di daerah, BMK perlu diberi kewenangan yang lebih jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program bantuan yang disalurkan di kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat kerap menganggap BMK turut bertanggung jawab ketika muncul persoalan dalam penyaluran bantuan. Padahal, dalam banyak kasus BMK tidak memiliki kewenangan maupun akses untuk melakukan pengawasan terhadap program yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelibatan BMK sejak tahap perencanaan, verifikasi, validasi data, penyaluran hingga evaluasi akan memperkuat akuntabilitas program sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan,” ujar Gusmawi. Kamis (6/8/2026).
Selain itu, BMK juga mengusulkan adanya keterbukaan data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih program serta memudahkan proses pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Gusmawi turut menyoroti adanya persepsi ketimpangan alokasi sejumlah program antar kabupaten/kota. Menurutnya, pembagian anggaran dan kuota program seharusnya didasarkan pada indikator yang objektif, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, jumlah mustahik, luas wilayah pelayanan, dan indikator sosial lainnya.
“Pengelolaan zakat harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh. Jangan sampai muncul anggapan ada daerah yang lebih diprioritaskan tanpa dasar yang jelas,” katanya.
Ia juga berharap Baitul Mal Aceh kembali memperkuat kepercayaan kepada BMK sebagai mitra strategis di daerah. Menurutnya, BMK memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat gampong, sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi modal penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mustahik.
Sebagai bahan evaluasi, Gusmawi menyebut beberapa program yang sebelumnya melibatkan BMK, seperti bantuan musibah kebakaran dan pengembalian zakat guru SMA, SMK, dan SLB, pada tahun 2026 mengalami perubahan pola pelaksanaan sehingga peran BMK menjadi terbatas.
Ia berharap penguatan regulasi, pembagian kewenangan yang jelas, integrasi data mustahik, serta koordinasi antarlembaga dapat menjadi perhatian bersama agar tata kelola Baitul Mal di Aceh semakin transparan, akuntabel, kolaboratif, dan tepat sasaran dalam melayani masyarakat.
