TAPAKTUAN | LSA-NEWS.COM – Musyawarah masyarakat terkait rencana kegiatan eksplorasi pertambangan PT BSM di kawasan Kemukiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, mendapat sorotan dari sejumlah warga.
Pertemuan yang berlangsung di Masjid Munawwarah dan dihadiri sekitar 500 peserta itu dinilai oleh sebagian warga belum memberikan penjelasan secara utuh mengenai substansi kegiatan eksplorasi serta izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi pokok pembahasan.
Sejumlah warga menyebut forum tersebut lebih banyak diwarnai penyampaian sikap penolakan terhadap aktivitas pertambangan, sementara penjelasan teknis mengenai tahapan eksplorasi dan dampaknya dinilai belum disampaikan secara berimbang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga Gampong Tengah, Arisman, mengatakan dirinya mempertanyakan jalannya musyawarah karena menurutnya masyarakat seharusnya terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan eksplorasi.
“Ketua panitia tidak menjelaskan apa itu eksplorasi, tetapi langsung menggiring masyarakat untuk menolak tambang. Narasi yang disampaikan seolah hanya segelintir orang yang mendapat manfaat, sementara semua warga akan terkena musibah banjir,” ujar Arisman kepada awak media di lokasi, Minggu (16/8/2026).
Menurut Arisman, agenda musyawarah terbuka sebagaimana tercantum dalam surat undangan dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan.
Ia menyebut, kesempatan berbicara di podium utama lebih banyak diberikan kepada tokoh masyarakat yang sebelumnya telah menyatakan sikap menolak keberadaan tambang.
“Situasi tersebut membuat sebagian warga yang hadir merasa bingung karena tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai objek yang ditolak,” ungkapnya.
Petisi Penolakan Dipertanyakan
Sorotan lainnya muncul setelah peserta diarahkan untuk menandatangani petisi penolakan yang dibentangkan pada spanduk berukuran sekitar 80 x 3 meter.
Namun, tidak seluruh peserta yang hadir membubuhkan tanda tangan. Sebagian warga memilih tidak ikut menandatangani karena mengaku masih membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai persoalan tersebut.
Ketua Pemuda Desa Subarang, Maisar, mengatakan jumlah warga yang menandatangani petisi disebut hanya sekitar 100 orang lebih dari sekitar 500 peserta yang hadir.
“Dari sekitar 500 orang yang hadir, yang menandatangani hanya 100 orang lebih. Angka ini sangat tidak berimbang. Artinya tidak semua masyarakat menolak, namun bukan berarti langsung menerima,” kata Maisar.
Ia menilai perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan di wilayah tersebut masih membutuhkan ruang dialog yang lebih luas dan terbuka.
Warga Soroti Dugaan Kepentingan Politik
Selain substansi musyawarah, sejumlah warga juga mempertanyakan potensi kepentingan politik dalam kegiatan tersebut.
Hal itu dikaitkan dengan Ketua Panitia Pelaksana, Safrizal, yang disebut oleh warga memiliki keterkaitan sebagai tim sukses salah seorang Ketua DPRK Aceh Selatan pada Pemilu 2024.
Namun, keterkaitan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi atau kepentingan politik dalam musyawarah. Karena itu, warga meminta seluruh pihak mengedepankan fakta dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi.
Warga berharap persoalan eksplorasi PT BSM tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat hanya akibat perbedaan informasi maupun persepsi.
Mereka juga meminta pihak perusahaan segera turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi secara terbuka, termasuk menjelaskan tahapan eksplorasi, dasar perizinan, wilayah kegiatan, potensi dampak serta mekanisme pengawasan.
“Kami berharap pihak PT juga melaksanakan sosialisasi berimbang. Jika masyarakat tidak mendapat informasi secara utuh, dikhawatirkan muncul tindakan di luar batas akibat ketidakpahaman atas kegiatan tambang tersebut,” ujar Maisar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak PT BSM maupun panitia pelaksana mengenai tudingan bahwa musyawarah tersebut menggiring opini atau ditunggangi kepentingan politik. Konfirmasi dari pihak perusahaan dan panitia diperlukan agar pemberitaan mengenai persoalan ini tetap berimbang dan memenuhi prinsip keberimbangan dalam jurnalistik.
