ACEH SELATAN | LSA-NEWS. COM – Majelis Pengurus Daerah (MPD) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh Selatan menegaskan bahwa pengelolaan cadangan gas raksasa di Blok Andaman harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh serta menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah.
Ketua MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan, Ir. T. Irwansyah, ST, menyatakan pemerintah pusat perlu belajar dari pengalaman sejarah pengelolaan sumber daya alam di Aceh agar tidak kembali menimbulkan ketimpangan manfaat ekonomi antara daerah penghasil dan pemerintah pusat.
Menurutnya, penemuan cadangan gas di Blok Andaman merupakan peluang strategis yang dapat mengubah wajah perekonomian Aceh apabila dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penemuan gas Blok Andaman adalah kabar baik bagi Aceh dan Indonesia. Namun pengelolaannya harus memastikan manfaat yang sebesar-besarnya dirasakan masyarakat Aceh, bukan hanya menjadi sumber energi yang dinikmati pihak lain,” kata Irwansyah di Tapaktuan, Jumat (5/6/2026).
Ia menyampaikan dukungan terhadap sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menginginkan gas dari Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi pembangunan yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Hilirisasi gas di Aceh akan melahirkan efek berganda ekonomi. Selain membuka lapangan kerja, juga mendorong investasi industri turunan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Irwansyah mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia melalui eksploitasi gas Arun. Namun, dalam pandangan sebagian masyarakat, manfaat ekonomi yang diterima daerah saat itu dinilai belum sebanding dengan besarnya kekayaan alam yang dihasilkan.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan pola pengelolaan Blok Andaman tidak mengulangi pengalaman masa lalu yang meninggalkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi daerah penghasil sementara manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan di luar daerah. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tegasnya.
Pemuda ICMI Aceh Selatan juga menilai rencana penyaluran gas ke luar Aceh melalui jaringan pipa perlu disertai skema hilirisasi yang jelas dan terukur di wilayah Aceh. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan gas Andaman mampu mendorong pembangunan industri petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, hingga kawasan industri berbasis energi di daerah.
Lebih lanjut, Irwansyah menegaskan bahwa keberlanjutan perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki juga perlu diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Menurutnya, pemerataan manfaat ekonomi merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.
“Kami berharap pemerintah pusat melihat persoalan ini tidak semata-mata dari aspek bisnis dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, historis, dan politik. Gas Blok Andaman harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh, bukan sumber kekecewaan baru,” katanya.
Ia juga mendorong dilakukannya kajian komprehensif yang melibatkan akademisi, ekonom, tokoh masyarakat, pelaku industri, serta pemerintah daerah guna merumuskan model pengelolaan gas yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi Aceh sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik transformasi ekonomi Aceh. Sudah saatnya Aceh tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan industri dan energi di kawasan barat Indonesia,” demikian Irwansyah.
